Masa sekarang ini banyak perkara pidana yang juga memiliki unsur perdata dan
dapat dimintakan pertanggung jawaban seperti perdata yaitu ganti rugi . Pasal 98
sampai 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutnya sebagai
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian atas tindak pidana. . Tetapi dalam
praktiknya sistem penggabungan perkara ini masih ditemui kekurangan atau
kendala, baik dari sistem mekanisme pelaksanaanya maupun peraturan yang
mengatur, serta kesadaran masyarakat khususnya para korban tindak pidana yang
tidak mengetahui adanya sistem penggabungan perkara ini. Korban tindak pidana
penggelapan dan korban lalu lintas adalah salah satu objek yang dapat dilakukan
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, karena dinilai korban menderita
kerugian atas tindakan pelaku . Penelitian yang dilakukan adalah penelitian
hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis
empiris dengan sumber data Hukum Islam, data primer dan data sekunder . Yang
diambil dengan alat pengumpul data primer dengan melakukan wawancara dan
data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan
tersier . Tujuanya untuk mengetahui pengaturan tentang penggabungan perkara
gugatan ganti kerugian atas tindak pidana, untuk mengetahui mekanisme
penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana . Dan untuk mengetahui
kendala dan solusi pada penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana .
Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan mengenai
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan
tertera di Pasal 98 sampai 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan
pengaturan tersebut masih kurang jelas, selanjutnya mengenai mekanisme
pelaksanaanya juga masih kurang karena memang belum ada semacam peraturan
pelaksanaan .

Kata kunci : Penggabungan Perkara, Gugatan Ganti Kerugian, Tindak Pidana