Remaja sebagai bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang
sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Tindak pidana narkotika
merupakan salah satu kejahatan yang paling meresakan dikalangan masyarakat, Oleh
karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika agar semua kejahatan yang berkaitan dengan Narkortika dapat ditanggulangi
dan juga dapat diproses. Ada pun permasalahan yang dihadapi adalah bagaimanakah
penerapan pasal dalam berkas perkara bagi pelaku tindak pidana narkotika golongan 1
di Polres Pemalang, Apakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan
pasal dalam berkas perkara tindak pidana narkotika di Polres Pemalang, dengan tujuan
untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal dalam berkas perkara bagi pelaku
tindak pidana narkotika golongan 1 di Polres Pemalang, Untuk mengetahui dan
menganalisa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan pasal dalam
berkas perkara tindak pidana narkotika di Polres Pemalang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yudiris Empiris, yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh
dengan wawancara dari narasumber secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang
terkait dalam hal ini, mengenai faktor-faktor yang disebabkan tindak pidana narkotika
di kabupaten Pemalang dan bagaimana penerapan pasal dalam berkas perkara oleh
pihak kepolisian Polres Pemalang.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan pasal peredaran Narkotika
Golongan I dalam berkas perkara yaitu pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan pelaku merupakan
seseorang kurir yang bersifat memiliki, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual
beli Narkotika golongan I tindakanya tersebut sangat berbahaya untuk kalangaan anak
muda bangsa, sehingga pelaku tidak terlepas dari unsur tersebut. Pada saat penyidik
menerapkan pasal untuk pelaku, adanya runtutan yang menjadikan dasar untuk penyidik
menerapkan pasal agar sesuai dengan tindak pidana pelaku. Penyidik menetapakan
pelaku dengan menerapakan pasal tersebut karena pelaku terjerat pasal lebih dari satu
agar pelaku tidak lolos dari jeratan hukum. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam
perkara tindak pidana narkotika yaitu dalam keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan
faktor penghambat dalam pelakukan penyidikan, seperti kurangnya personil di
lapangan, dana dalam pelaksaan penanggulangan yang minim terutama pada upaya
penyuluhan, sosialisasi dan upaya lainya yang mendukung terlaksananya uapaya
penanggulangan narkotika khususnya di Kabupaten Pemalang dan pengaman barang
bukti narkotika yang dimana fasilitas yang terdapat di Polres Pemalang belum begitu
memadai. Dalam pemberkasan tidak pidana terkadang pelaku tidak jujur dalam
penyidikan sehingga sulit menerepakan pasal dalam pembuatan berkas perkara.
Kata kunci : Tindak pidana, Narkotika, Penyidikan