HYIP adalah istilah yang digunakan untuk suatu bentuk investasi dengan
persentase keuntungan yang besar dari jumlah modal yang diinvestasikan dalam waktu
yang relatif singkat. HYIP online dilakukan dengan menggunakan media intenet
sehingga merupakan salah satu bentuk e – commerce. HYIP merupakan program yang
dapat memberikan profit besar pada konsumen, tetapi juga memiliki resiko yang
tinggi. Banyak sekali program HYIP yang tidak membayar sesuai dengan kontrak yang
disepakati (wanprestasi). Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti perusahaan
tersebut bangkrut, perusahaan tersebut palsu dan bahkan memang memiliki niat
menipu sedari awal sehingga merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak konvensional, keabsahan
kontrak HYIP online dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap wanprestasi
dari kontrak HYIP online.
Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi
penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang
meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Metode
pengumpulan data yang digunakan untuk data sekunder dilakukan dengan cara
membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan. Metode analisa data
menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) Perbedaan kontrak elektronik dalam UndangUndang

Nomor 19 Tahun 2016 dengan kontrak dalam KUHPerdata adalah media
pembuatan kontraknya dan pembuktian kontraknya. (2) Keabsahan kontrak HYIP
perlu dilihat kontraknya satu – persatu karena tidak bisa disimpulkan bahwa seluruh
kontrak HYIP online itu sah atau tidak sah. (3) Perlindungan hukum bagi konsumen
dalam kontrak HYIP online diatur dalam KUHPerdata, Undang – Undang No. 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian terdapat beberapa
perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Adapun langkah yang dapat diambil dalam menyelesaikan
sengketa, konsumen (investor) dapat menempuh jalur pengadilan (litigasi) dan jalur
alternatif atau jalur non pengadilan (non litigasi).

Kata Kunci : Perlindungan hukum, HYIP, Keabsahan kontrak HYIP

xiii