Setiap manusia sejak dilahirkannya ke dunia melekat suatu hak yang dinamakan sebagai hak asasi manusia atau HAM yang harus dilindungi oleh negara sebagai pemegang kekuasaan penuh tertuang dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Praktik perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang menjurus pada perbudakan dengan mengesampingkan moral dan hak asasi manusia, sudah menjadi urgensi serius bagi pemerintah untuk memberantas mafia perdagangan orang mengingat karakteristiknya yang terorganisir rapi dan jumlah kasus yang cukup besar bukan hanya di Indonesia melainkan juga di dunia yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak menyebabkan perdagangan orang masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang diatur khusus oleh Pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk komitmen anggota masyarakat dunia yang melarang praktik-praktik yang serupa ataupun menjurus ke arah perbudakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai macam kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengkaji kembali putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN Kdl sebagai bagian dari pelaksanaan hukum pidana terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji, menganalisis, menginterpretasi, mensistematisasi, dan menilai hukum positif yang kemudian dijadikan sebagai pedoman penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan penggambaran kebijakan hukum pidana yang dilanjutkan dengan menganalisis putusan hakim ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua puluh satu peraturan perundang-undangan yang diatur secara tersirat ataupun tersurat terkait dengan perdagangan orang terkhusus Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 memiliki kelemahan antara lain batas pemidanaan yang rendah, pengajuan restitusi yang berbelit-belit, dan penentuan pidana yang terlalu ringan bagi terpidana yang tidak mampu membayarkan restitusi. Kemudian dalam putusan nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN Kdl penjatuhan pidana penjara selama lima tahun telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dalam hal pidana denda yang dialternatifkan dengan pidana kurungan dirasa terlalu ringan dan adanya pengabaian hak restitusi korban oleh penuntut umum menyalahi Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang.