Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. SIM ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Permasalahan yang di hadapi adalah bagaimanakan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak, apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak dan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak, mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang di gunakan yaitu yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan penelitian lapangan dan melakukan observasi lapangan yaitu dengan melihat langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, upaya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang dilakukan oleh anak di Polres Demak dengan melakukan tindakan penanggulangan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Polres Demak ada tiga tindakan yaitu tindakan Pre-Emtif, tindakan Preventif (pencegahan), dan tindakan Represif (penindakan).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Surat Izin Mengemudi, Anak