Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan melindungi nasab. Namun terkadang perlindungan tersebut seringkali ternoda dengan adanya suatu perzinaan atau hubungan diluar nikah. Seringkali hubungan tersebut menghasilkan suatu keturunan yang tidak sah yang tentunya keturunan yang dari hasil perzinaan tersebut mempunyai kedudukan dalam hukum yang berbeda pula dengan kedudukan terhadap anak sah. Oleh karena itu anak luar kawin sebagai hasil dari suatu perzinaan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tidak akan mendapat haknya sebagimana hak yang didapat oleh anak sah terutama dalam hal kewarisan, anak luar kawin tidak akan bisa mendapatkan warisan dari orang tua biologisnya sebelum ada pengakuan dari orang tua biologisnya. Padahal anak luar kawin tersebut bukan menjadi keinginannya untuk dilahirkan dari hasil perbuatan zina. Padahal menurut Islam anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci walaupun berasal dari perbuatan zina, hanya perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanyalah yang haram. Sebenarnya Undang-Undang telah memberikan suatu perlindungan mengenai anak luar kawin tersebut terutama dalam hal pewarisan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi peneliannya bersifat deskriptif analitis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Kedudukan anak luar kawin telah jelas diatur dalam KUH Perdata Pasal 272, 275, 281, 282, 284, 285, dan Pasal 286 dari pengakuan tersebut timbulah hubungan perdata antara anak kawin diakui dengan orang tua yang mengakuinya seperti dijeskan di KUH Perdata Pasal 280, 39, 47, 328, 298, dan Pasal 306. Dalam KHI sendiri anak luar kawin diatur dalam Pasal 100, 186, dan 20. Anak luar kawin dari pernikahan siri bisa disahkan melalui isbat nikah diatur dalam Pasal 7 KHI, sedangkan anak luar kawin dari hubungan zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya. (2) Ketentuan pembagian warisan untuk anak luar diakui dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 863, 916, dan Pasal 865 sehingga jelas bagian yang akan diterima. Dalam KHI anak yang lahir karena pernikahan siri dan mendapatkan isbat bisa menerima hak warisnya seperti anak sah, sedangkan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin dalam KHI Pasal 186 bahwa anak luar kawin hanya memperoleh hak warisnya dari ibunya dan kerabat ibunya.

Kata Kunci : Pewarisan Anak Luar kawin, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam