Bagi kalangan korporasi kewajiban membayar pajak dapat mengurangi keuntungan korporasi, oleh karena itu berbagai upaya untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak yang salah satunya dengan melakukan transfer pricing yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Praktik transfer pricing tersebut dapat merugikan keuangan negara karena berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktek transfer pricing dalam bidang perpajakan dan untuk menganalisis kebijakan penerapan sanksi pidana atas penghindaran pajak dalam praktek transfer pricing.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa pendekatan secara yuridis normatif atau disebut dengan penelitian doktrinal yang dalam hal ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan terhadap kasus transfer pricing. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang tidak lain mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, purusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis bahwa penelitian ini menggambarkan, menelaah dan menjelaskan suatu teori-teori hukum dan pelaksanannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi atas praktek transfer pricing di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan khususnya bidang perpajakan adalah penggantian kerugian negara yang disebabkan penghindaran terhadap kewajiban membayar pajak dan pemidanaan terhadap korporasi dalam hal ini adalah pengurusnya (direksi) dengan dasar adanya unsur kesengajaan unruk menghindari pajak dengan melakukan manipulasi transfer pricing. Kebijakan penerapan sanksi ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan maupun kealpaan korporasi dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perpajakan, Transfer Pricing