Pada saat ini tindak pidana perdagangan orang menjadi masalah yang serius dan perlu menjadi perhatian utama bagi para penegak hukum dalam proses penegakan hukumnya, karena ternyata yang menjadi korban mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Di wilayah Kabupaten Kendal, kasus perdagangan anak sangat sering terjadi, seeprti dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN.Kdl yang melibatkan anak menjadi korbannya. Proses penegakan hukum telah dilakukan dalam mengadili perkara tersebut. Proses penegakan hukum dilakukan tidak hanya pada saat persidangan saja, bahkan proses penegakan hukum telah dilakukan sebelum persidangan di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Namun proses penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat kendala dalam penegakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak (Human Trafficking) di Pengadilan Negeri Kendal dan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.4/Pid.Sus/2017/PN.Kdl. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan perturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak (Human Trafficking). Hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur/kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di Pengadilan Negeri Kendal mengalami kendala. Kendala tersebut terkait dengan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut disebabkan karena Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tidak memasukkan permohonan mengenai hak restitusi korban sementara hakim sendiri dapat mempertimbangkan hak restitusi tersebut karena dasar hakim mengadili adalah surat dakwaan penuntut umum. Kedua pada pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 4/Pid.Sus/2017/PN.Kdl telah sesuai karena mempertimbangkan 3 aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pada aspek yuridis pertimbangan hakim di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Sementara untuk aspek filosofis dan sosiologisnya, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah karena perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban, apalagi yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur, sehingga penjatuhan pidana sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa agar adanya rasa keadilan ditengah masyarakat.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang