Pada dasarnya, manusia setiap hari berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Menghadapi kebutuhan inimanusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan.Guna mencukupi kebutuhan hidup dan guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yangdiperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam kehidupan sehari-hariumumya berfungsi memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia yang berperan penting dalam kedudukannya.Penelitian hukum ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak lain di Bank BRI Unit Tegowanu dan akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak lain apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak lain dan akibat hukum terhadappenggunaan sertifikat tanah milik pihak lain sebagai jaminan untuk mendapat kredit apabila terjadi wanprestasi di Bank BRI Unit Tegowanu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Metode pendekatan normatif empiris adalahmenganalisis terhadap implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Analisis yang dilakukan terhadap aspek hukumnya dari segi ketentuan peraturan mengenai hukum wanprestasi perdata serta meneliti dan menerapkan mengenai pelaksanaan prosedur tentang akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak lain apabila terjadi wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak lain di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tegowanu. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah milik pihak lain dilakukan dengan penandatanganan pada SPH (Surat Pengakuan Hutang), APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), HT (Hak Tanggungan) secara langsung bersamaan dengan debitur saat realisasi. Apabila terjadi wanprestasi pihak debitur harus bertanggung jawab dalam bentuk dilelangnya jaminan yang telah diagunkan. Fakta yang terjadi bahwa hubungan antara debitur dengan pemilik jaminan berdampak negatif karena kelemahan dari pemilik jaminan yang tidak memiliki perjanjian dengan debitur, dan pemilik jaminan tidak memiliki perlindungan. Agunan yaitu sertifikat tanah merupakan hak milik pihak lain yang tetap harus diproses sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit yang sudah disahkan melalui tanda tangan dan kehadiran langsung pihak pemilik jaminan yang berarti telah mengetahui segala risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Kata kunci : Perjanjian kredit, Debitur, Wanprestasi