Masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, seperti masih maraknya praktek jual beli suara, tindakan kekerasan atau paksaan yang mengarah pada sikap antidemokrasi, belum tercapainya tingkat partisipasi pemilih sesuai target KPU maka berdampak pada kualitas pemilihan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dengan menggunakan teori-teori (teori negara hukum, teori kedaulatan rakyat dan teori demokrasi) dan peraturan perundang-undangan (undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan UUD NRI 1945) serta idiologi negara (Pancasila). Pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan rumusan Rekonstruksi PelaksanaanSistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Demokrasi Yang Rasional Dalam Mewujudkan Idealitas Demokratisasi Di Daerah
Paradigmapenelitianiniadalah design konstruktifdan penelitian ini merupakan penelitianhukumempirisdengan jenis penelitian sosiologi hukum yang bersifat deskriptif. Untuk metodependekatanmenggunakan pendekatan socio legal research.Sumber data berisi data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan pengamatan terlibat. Sedangkan analisa data menggunakan analisakualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori negara hukum (A.V. Dicey), teori kedaulatan rakyat (Immanuael Kant), teori demokrasi (Hans Kelsen), serta demokrasi yang rasional menurut Munir Fuady.
Berdasarkanhasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwasecaraempirisditemukanpersoalan-persoalan yang terjadihampir di setiaptahapandanbahkanpersoalan yang terjaditidakjauhberbedadarimasakemasayaituterkaitketerlambatananggaran, data pemilih yang tidakakurat, konflik internal kepengurusanpartai yang berdampakpada proses pencalonan, pelanggaran-pelanggarankampanyesepertikampanyehitam (black campaign) dalambentukpolitikuang (money politik), rendahnyatingkatpartisipasipemilih, yangmana berarti belum mewujudkan idealitas demokratisasi di daerah. Berdasarkanhasilevaluasipelaksanaansistempemilihankepaladaerahsecaralangsungdanserentak, sertaalasan-alasanperlunyadilakukanrekonstruksipelaksanaansistempemilihankepaladaerahtersebut, makaperludilakukanrekonstruksinilai yang berkaitan dengan nilai demokrasi. dan rekonstruksi yuridis yaitu 1) prosedurdanmekanismesistempemilihandenganmerubahPasal 1 angka 1 Undang-UndangPemilihanKepala Daerah; 2) penambahan ketentuan pencalonan melalui proses pra pemilihan 3) syarat calon dengan merubahPasal 7 ayat (2) huruf c dand; 4) merubahketentuan bahwa memilih adalah kewajiban sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih. Selain rekonstruksi nilai dan yuridis, terdapat konsep idealitas demokrasi di daerah yang berpijak pada elemen demokrasi yang rasional yaitu sistem demokrasi yang rasional, partai politik yang rasional, kandidat yang dipilih yang rasional, voter yang rasional, budaya demokrasi yang rasional, dan karakteristik daerah yang rasional.
Kata kunci:Rekonstruksi, Demokrasi, Rasional, IdealitasDemokratisasi