Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 umumnya merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata. Adapun judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah di Kabuapten Demak.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran tanah, hambatan-hambatan yang terjadi selama pproses pelaksanaan PTSL dan solusinya, serta bagaimana kepastian hukum atas hak milik tanah yang sudah terdaftar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan urutan proses pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sehingga sudah tercetak 974 sertifikat sampai saat ini. Walaupun masih ditemukan beberapa hambatan mengenai subyek pendaftar tanah, namun dapat diatasi dengan kesadaran dari semua pihak dan langkah-langkah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan diterbitkannya sertifikat memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat atas tanah yang dimiliki. Dengan adanya sertifikat tersebut maka ketika dibutuhkan data untuk keperluan desa maupun individu akan lebih mudah untuk pendataan dalam berbagai kebutuhan. Dengan adanya sertifikat juga dapat menghindarkan dari adanya sengketa tanah.

Kata kunci: Pelaksanaan pendaftaran tanah, jaminan kepastian hukum, sertifikat, hak atas tanah