Proses pelaksanaan lelang merupakan sesuatu yang dibutuhkan sebagian masyarakat dalam berbagai hal terutama dalam proses kredit di bank dengan jaminan hak tanggungan. Namun dalam prosesnya banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur sehingga terjadilah wanprestasi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan lelang harus dilakukan. Dalam proses pelaksanaan lelang ada banyak hambatan yang sering timbul. Oleh karena itu harus diketahui dengan benar bagaimana proses pelaksanaan lelang hak tanggungan serta bagaimana upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan lelang hak tanggungan serta mengetahui apa saja hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan lelang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung ke lapangan. dengan spesifikasi deskriptif. Dengan sumber datanya yang berasalh dari data sekunder dan data primer, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan cara mengabungkan data hasil studi literature/kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa proses pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan apabila peserta lelang memenuhi secara lengkap berkas-berkas persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang kemudian dilanjutkan dengan pemgumuman lelang. Hambatan yang sering terjadi dalam proses lelang dibagi menjadi 2 hambatan yaitu hambatan yuridis dan hambatan sosiologis. Untuk menghindari hambatan yuridis peserta lelang harus memahami isi dari Undang-undang No. 4 Tahun 1996 dan PMK No.27/PMK.06/2016. Masyarakat juga harus bertindak dengan bijaksana dalam pelaksanaan lelang untuk mengurangi hambatan-hambatan sosiologis yang sering terjadi.

Kata Kunci : Pelaksanaan Lelang, Hak Tanggungan, Wanprestasi