Tanjungpinang merupakan salah satu Kota yang tingkat pemulangan para pekerja
migran Indonesia bermasalah (PMI-B) yang di deportasi dari Malaysia sangat tinggi. Dalam
seminggu, jadwal pemulangan PMI-B tersebut bisa mencapai 3-4 hari. Misalnya, dalam
pemulangan PMI-B minggu ini di jadwalkan mulai dari hari selasa-sabtu. Kepulangan para
PMI-B yang dideportasi dari Malaysia ke Tanjungpinang ini melibatkan 5 (lima) satuan tugas
(satgas) diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan
kota Tanjungpinang, Kepolisian Kawasan Pelabuhan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Tanjungpinang melalui pintu masuk pelabuhan Internasional Sri Bintan pura. Perumusan
masalah yang dibahas di dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konstruksi
kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah di luar negeri? 2)
Bagaimana kelemahan kebijakan penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia
Bermasalah saat ini? 3) Bagaimana Rekonstruksi kebijakan penanganan pemulangan pekerja
migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) berbasis nilai keadilan bermartabat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis
sosiologis. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma
konstruktivisme.
Hasil penelitian ini adalah 1) Legislasi di tingkat nasional, terdapat Undang-undang
No. 18/2017 yang mengatur Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Di Luar Negeri. Upaya
pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang PPMI ini membentuk layanan terpadu
satu atap/pintu di tingkat daerah (pasal 38) sehingga pemerintah daerah memiliki mandat
untuk membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). 2)Lemahnya Undang-undang Nomor
18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri dapat dilihat
dari beberapa aspek sebagai berikut:a.KTKLN yang belum berfungsi di luar negeri. b.
Kegagalan Peran pekerja migran Indonesia dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.
c.indikasi Penyimpangan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017tentang
Perlindungan pekerja migran Indonesia.3)Kewenangan penempatan dan perlindungan Pekerja
Migran Indonesia di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah.
Kata Kunci: Rekontruksi Kebijakan, Penanganan Pemulangan Pekerja Migran
Indonesia Bermasalah (PMI-B), Keadilan Bermartabat.