Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dn perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya oleh ataudi hadapannya. Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggarhukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab notaris atas akta yang dibatalkan oleh pengadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakan yang intinya mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai kolerasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami mengapa akta itu dapat dibatalkan, dan agar mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan. Maka akta merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna. Hasil penelitian bahwa menunjukan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. yang membatalkan akta otentik yang dibuat oleh notaris karena akta notaris melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Notaris tersebut telah melanggar asas kehati-hatian yaitu asas yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta otentik. Bentuk pertanggungjawaban terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta adalah seorang notaris dapat dikenakan biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris. Pertanggungjawaban secara administratif berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang notaris. Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak terhormat dari keanggotaan perkumpulan. Akibat hukum dari pembatan itu ialah perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Pembatalan Akta, Notaris, Hakim