Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal yaitu yang pertama bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kemudian yang kedua untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kendala apa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana langkah penyelesaiannya.
Penelitian yang digunakan untuk menjawab tiga hal tersebut adalah dengan menggunakan metode yang sifatnya yuridis-sosiologis, dengan hasil penelitian kepustakaan dan penulis mengambil data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Unit PPA di Kepolisian Resor Pekalongan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana positif di Indonesia dalam mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur secara khusus karena termasuk Asas lex specialis derogat legi generali, dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum yang ketentuan pidana yang diatur dalam Bab VIII Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49 UU RI No. 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang upaya penyelesainnya yaitu dengan memberikan pendidikan terhadap masyarakat mengenai pentingnya Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dengan bekerjasama lembaga jejaring sosial dan Masyarakat itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Pasal 16, 17, 18 UU RI No. 23 Th. 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Korban KDRT, Penanggulangan