Kemunculan situs-situs porno tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi bangsa Indonesia terutama generasi muda saat ini, Dengan internet, gambar, cerita dan film porno semakin mudah diperoleh. Cukup dengan mengketik serangkaian kata kepencarian yang ada di google ataupun aplikasi search internet lainnya yang identik dengan istilah-istilah yang berkonotasi porno, akan diperoleh segera situs-situs yang menyajikan semua ini.Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan terhadap Pelaku Cyber pornography. (2) Untuk mengetahui solusi dalam mengatasiI kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap Pelaku Cyber poronography. Metode pendekatan yuridis sosiologis untuk melengkapi pembahasan yang ada, karena Cyber Pornography pada era digital saat ini cukup meresahkan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
Hasil dari penelitian yaitu : (1) Upaya Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku Cyber Pornography di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah : Sebelum dilakukannya upaya penyidikan oleh Polisi, didahulukan melakukan penyelidikan untuk mengetahui dan memastikan adanya tindak pidana Cyber Porngraphy, Setelah berkas Berita Acara selesai dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka berjalanlah P21 (berkas sudah lengkap) (2) kendala yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku Cyber pornography di Kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah : pelaku menggunakan nama anonym dan identitas yang asal-asalan, sehingga menyulitkan petugas pada saat pelacakan, para pelaku sering mengganti Nomor handphone, ketersediaaan barang bukti digital hanya pada korban dan saksi sehingga keaslian barang bukti tersebut hanya pada penerima,. (3) SolusiIuntukImengatasi kendala yangIdihadapi Kepolisian dalam Melakukan PenyidikanITindak Pidana Cyber Pornography : Pihak Kepolisian berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan media sosial dan Kominfo, Memperkuat peran kominfo sebagai lembaga atau kementrian yang memiliki wewenang untuk melakukan blokir atau penutupan akses terhadap situs-situs yang memuat konten Cyber pornography, Mengeluarkan informasi lebih sering dilakukan oleh pemerintah dan media untuk meningkatkan keamanan terhadap masyarakat agar terhindar dari tindakan Cyber Pornography.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Cyber Pornograaphy, Kepolisian