Sya’bani, Ilham Akbar (2019) AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA KASUS KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (91kB) | Download (91kB)
	Text Publikasi.pdf Baca Disini (402kB) | Download (402kB)
	Text Daftar Isi.pdf Baca Disini (188kB) | Download (188kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Baca Disini (295kB) | Download (295kB)
	Text Lampiran.pdf Baca Disini (337kB) | Download (337kB)
	Text Bab I.pdf Baca Disini (434kB) | Download (434kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (609kB) | Download (609kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (364kB) | Download (364kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (88kB) | Download (88kB)

Abstract

Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tersangka Kasus Korupsi pada tingkat Penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan, bagaimana upaya penyidik dalam menghadapi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan dan bagaimana akibat hukum bagi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik Unit III Tipikor Polrestabes Semarang. Dan data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan penyidik. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum tanda tangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan tidaklah wajib, namun tanda tangan itu sifatnya melegalisasi semua hal yang bersifat dokumenter, dalam pencatatan berita acara pemeriksaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya penyidik dalam menghadapi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan itu sudah sangat efektif dan sesuai aturan dimana penyidik menanyakan kembali atau meminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut kemudian penyidik menanyakan apakah tersangka menyetujui isi berita acara pemeriksaan atau tidak. Adapun akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan ialah terbitnya berita acara khusus tentang penolakan tanda tangan oleh penyidik dimana kekuatan hukumnya sama dengan tanda tangan tersangka itu sendiri.

Kata kunci : Hukum, Berita acara pemeriksaan, Korupsi, Penyidikan

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2020 07:34
Last Modified:	24 Jan 2020 07:34
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15561

Actions (login required)

View Item