Era globalisasi dengan segala kemajuannya membuat segala aspek dalam kehidupan dibuat semudah dan seefisien mungkin, salah satu aspek dalam kehidupan tesebut adalah pada bidang perdagangan dalam hal jual – beli baik itu barang dan/jasa. Dalam melakukan kegiatan jual – beli banyak dari pelaku usaha menggunakan perjanjian baku dalam melakukan usahanya untuk menyingkat waktu serta kemudahan yang diberikan tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang akan menggunakan barang dan/jasa yang akan dibeli. Maka perlu ditinjau bagaimana konsep dalam perjanjian baku terhadap perlindungan konsumen dalam kegiatan jual – beli ini, serta hambatan dan upaya untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen kaitanya dengan perjanjian baku dalam kegiatan jual – beli.
Penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum berjalan disuatu masyarakat, penelitian ini mensyaratkan penelitinya disamping mengetahui ilmu hukum tetapi juga mengetahui ilmu sosial. Berdasar hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku yang dilakukan dalam jual – beli tidak melanggar ketentuan – ketentuan yang ada asal para pihak saling setuju walaupun masih diperdebatkan asal tidak mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1). Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi suatu konflik atau sengketa adalah dengan Alternative Dispute Resolution yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui negosiasi, negosiasi dipilih karena kemudahan dan kecepatanya dan digunakan karena permasalahan yang tidak terlalu pelik. Hambatan dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan bisa diakibatkan oleh ketidaktahuan dari pemilik usaha dan konsumen serta sikap acuh dari konsumen sendiri serta dalam negosiasi ada hambatan tersendiri seperti emosi yang ekstrim, persepsi yang berbeda mengenai objek yang dipersengketakan, sikap yang tidak harmonis dan persepsi yang berbeda mengenai objek yang disengketakan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Baku, Jual Beli