Hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Hibah yang tidak dibuat
oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum
adat dapat membuatnya dibawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus
dibuat dengan akta PPAT. Dalam pelaksanaan hibah, subyeknya harus orang yang
sudah dewasa (cakap secara hukum) sehingga ia dapat melakukan perbuatan
hukum sendiri karena ia mempunyai hak dan kewajiban secara penuh. Tujuan
penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis kekuatan hukum tanah dengan bukti
segel hibah, 2) mengetahui prosedur permohonan hak kepemilikan tanah dengan
bukti segel hibah, 3) menjelaskan hambatan dan solusi dalam Proses Permohonan
hak kepemilikan tanah dengan bukti segel hibah untuk anak di bawah umur
berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode
penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dengan
wawancara dan studi pustaka, dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Status kepemilikan tanah hibah anak di bawah
berkekuatan hukum otentik, karena dalam proses peralihan haknya diwakili oleh
walinya. 2) Adapun proses permohonan peralihan hak kepemilikan tanah hibah
tersebut dimulai dari: Pengajuan perwalian, melakukan perjanjian Hibah,
membuat Surat Perjanjian Hibah, Pendaftaran Peralihan Hak Kepemilikan Tanah
ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kendal dan penerbitan sertipikat Tanda
Bukti Hak Milik. 3) Dalam proses permohonan peralihan hak kepemilikan tanah
hibah, Penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, pihak kelurahan sudah
melakukan tugas sesuai dengan fungsinya dengan baik. Namun ada sedikit
hambatan yang ditemui yaitu dalam hal apabila suatu saat orang tuanya
membutuhkan biaya, kemudian ingin menjual tanah tersebut untuk keperluan
anaknya, karena anaknya belum dewasa, maka masih harus memerlukan
perwalian lagi.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Hibah, Anak dibawah umur