Zulfa, Ferika Rahmatul (2019) IMPLEMENTASI TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
Cover.pdf |
![]() |
Text
Abstrak.pdf |
![]() |
Text
Publikasi.pdf |
![]() |
Text
Daftar Isi.pdf |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf |
![]() |
Text
Bab I.pdf |
![]() |
Text
Bab II.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
Bab III.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana merupakan dasar bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan, kendala, dan solusi dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Bulu Kota Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A di Semarang? (2) Apa kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pembinaan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Bulu Kota Semarang? Untuk menjawab permasalahan serta tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang mendapat perlakuan yang sama dan mendapat hak untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan status narapidana, sehingga pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Narapidana berhak menyampaikan keluhan apabila terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul dalam proses pembinaan dan dapat disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kendala yang ditemui yaitu pemahaman narapidana perempuan yang masih kurang mengenai hak dan kewajiban, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya jumlah petugas pembinaan. Upaya yang dilakukan adalah memberikan pengertian dan pendekatan secara terus-menerus, menambah sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah dan kualitas petugas pembinaan.
Kata Kunci : Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Dosen Pembimbing: | R. Sugiharto, R. Sugiharto | nidn0602066103 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 23 Jan 2020 07:03 |
Last Modified: | 23 Jan 2020 07:03 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15470 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |