Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini sudah sangat memprihatinkan serta merugikan bagi bangsa maupun negara. Terkait dengan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pidana korupsi yang sejatinya sangat merugikan. Maka dari itu adanya peraturan yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Peraturan ini dibentuk untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan akibat dari adanya tindak pidana korupsi. Penelitian ini dibentuk untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebihh dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk dapat mengetahui “Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.” Yang diperoleh penulis dari Kejaksaan Negeri Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, diawali dengan tahap penagihan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti, dan tahap gugatan perdata. Tahapan ini bertujuan untuk terwujudnya pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh terpidana kasus tindak pidana korupsi. Hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berupa Proses pelaksanaan atau eksekusi terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti memerlukan waktu yang relatif lama, selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa kerugian negara tersebut, selama dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum fakta serta alasan pendukung sampai sejauh mana patut dibebani pembayaran uang pengganti, serta menganggap remeh pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti. Disarankan perlunya mengganti pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti menjadi pidana pokok, menetapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti menjadi pidana tambahan yang bersifat imperatif, mempersingkat proses penyelesaian pelaksanaan pembayaran uang pengganti agar terlaksananya pembayaran kerugian negara lebih mudah terlaksana dan tidak semakin merugikan negara, dalam mengurangi kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi pihak Kejaksaan Negeri Semarang perlu mengadakan sosialisasi terkait bahayanya korupsi bagi kerugian bangsa dan perekonomian negara.

Kata Kunci : Pembayaran uang pengganti, tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Semarang