Penelitian dengan judul hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak adalah untuk mengetahui hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji, mengetahui apasaja yang dapat menjadi kendala dari hubungan antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji, mengetahui apasaja upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, lokasi penelitian di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa dan BPD di Desa Raji. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Infrastruktur desa di Desa Raji berdasarkan aturan yang telah ada yaitu : Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa terkait proses perumusan Peraturan Desa, Tahapan penyusunan RPJMDes. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan mekanisme langsung dan tidak langsung.Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan oleh BPD terkait metode pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Dan hasil pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan Pemerintah Desa dan BPD memperhatikan beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, kesehatan, keamanan, keindahan, dan lain- lain untuk kesejahteraan masyarakat Desa Raji. (2) faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji adalah partisipasi masyarakat yaitu kurangnya aspirasi yang dapat diserap dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk bergotongroyong atau krigan. Kerjasama antar anggota BPD dikarenakan salah satu anggota BPD kurang aktif dalam melaksanakn fungsi dan tugasnya.Kerjasama BPD dengan Kepala Desa dikarenakan profesi dari BPD yang menyebabkan tidak ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. (3) upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan infrastruktur yaitu dengan melakukan himbauan kepada masyarakat, meningkatkan sosialisasi, pemanfaatan teknologi, memberikan teladan, meningkatkan kinerja.

Kata Kunci : Hubungan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Infrastruktur