Pajak adalah Sumber Pendapatan Negara terbesar yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan Rakyat. Salah satu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak ini dikenakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Di Kota Pekalongan pemungutan BPHTB, pelaksanaannya masih terdapat kendala.
Tujuan dari Pembahasan ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menelaah mengenai pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010, kendala pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010, serta upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif analisis, dengan data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder, yakni melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian di-analisa secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 meliputi pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran BPHTB, penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaporan BPHTB, Penagihan, dan Pengurangan; (2) kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 adalah ketidak-jujuran Wajib Pajak tentang Harga Riil Nilai Perolehan Objek Pajak. Wajib Pajak tidak mau membayar sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan meminta pengurangan BPHTB; (3) upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Perwal Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 dengan melakukan cek lokasi terhadap objek yang dikenai BPHTB, bagi Wajib Pjak tidak mampu diberikan pengurangan dan disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak.

Kata kunci : BPHTB dan Nilai Pasar.