Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di
dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti
bahwa: “tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satusatunya
cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik
masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat
maupun hak-hak lainnya menurut UUPA
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagimana pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada jalan tol di Kabupaten Kendal. 2)
(2) Bagaimana peran Notaris-PPAT dalam pembuktian data yuridis atas ganti rugi
pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol di Kabupaten Kendal? dan 3)
Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum pada jalan tol di Kabupaten Kendal?
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode
yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Sosio legal adalah suatu
pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam
masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan
mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau
penulisan hukum.
Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Tol Untuk Kepentingan Umum Pada Jalan Tol Di Kabupaten Kendal.
Menurut ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
menyatakan bahwa: “pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan
melalui tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil (2) Peran
Notaris-PPAT atas ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol
di Kabupaten KendalTelah Ditetapkan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
pemerintah harus tetap mengutamakan penyelesaian secara non litigasi. Sesuai
dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. 3) Kendala dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Pada Jalan Tol di Kabupaten Kendal, diantaranya Ada
beberapa warga yang melakukan jual beli lahan (tanah dijual) yang dilakukan oleh
pemilik tanah secara bebas, tanpa melapor ke pihak-pihak yang berwenang,
solusinya peran aktif dari panitia pengadaan tanah.
Saran : Dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepetingan umum pemerintah perlu memperhatikan bentuk Pemberian Ganti
Kerugian berdasarkan nilai Ganti Kerugian. Agar tidak menimbulkan masalah
antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang
adil, makmur dan sejahtera dan terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
umum.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Jalan Tol