Ghozali, Mohammad (2019) Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Pada PT Citra Lestari Propertindo Di Kabupaten Cirebon. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

| Download (998kB)
[thumbnail of Daftarisi.pdf] Text
Daftarisi.pdf

| Download (262kB)
[thumbnail of publikasi.pdf] Text
publikasi.pdf

| Download (69kB)
[thumbnail of Abstrak.pdf] Text
Abstrak.pdf

| Download (82kB)
[thumbnail of babI.pdf] Text
babI.pdf

| Download (407kB)
[thumbnail of babII.pdf] Text
babII.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (609kB)
[thumbnail of babIII.pdf] Text
babIII.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (484kB)
[thumbnail of babIV.pdf] Text
babIV.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (193kB)
[thumbnail of babV.pdf] Text
babV.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (81kB)
[thumbnail of daftar_pustaka.pdf] Text
daftar_pustaka.pdf

| Download (304kB)
[thumbnail of lampiran.pdf] Text
lampiran.pdf

| Download (187kB)

Abstract

Tujuan Penelitian penulisan dalam tesis dengan judul “Pelaksanaan
Pembayaran Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Pada PT.Citra Lestari
Propertindo di Kabupaten Cirebon” dengan maksud bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisa lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak
penghasilan final pengalihan hak atas tanah dan bangunan bedasarkan peraturan
pemerintah nomor 34 tahun 2016 pada PT.Citra Lestari Propertindo di kabupaten
Cirebon, bagaimana akibat hukum bagi PPAT yang telah menandatangani akta jual
beli namun belum menerima bukti validasi PPH Final oleh KPP Pratama.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan
dan dasar hukum Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 dan pada PT.Citra
Lestari Propertindo yang kemudian didasarkan pada kenyataan mengenai fakta yang
ada di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini. Sifat
dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, artinya penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan secara cermat dan detail berdasarkan fakta-fakta sebenarnya yang
terjadi di lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan hukum Sosiologis, data yang diperlukan adalah data primer yang berupa
data asli yang diperoleh penulis dari lapangan berupa dokumen asli bukti validasi
pembayaran Pajak Penghasilan final dari PT.Citra lestari propertindo dan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari Penelitian Kepustakaan yang terdiri dari
bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum tersier.
Permasalahan tersebut dianalisa dengan menggunakan Teori Legalitas dan Teori
Kewenangan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PPAT
dalam menjalankan jabatannya Telah Melanggar proses penandatangan Akta Jual
Beli terlebih dahulu, dalam Penandatangan AJB kenyataanya belum terpenuhinya
syarat penandatangan salah satunya belum diterimanya bukti validasi PPH Final dari
KPP Pratama di karenakan PT.Citra Lestari Propertindo dalam melakukan validasi
mengalami kendala yaitu kurangnya melengkapi persyaratan lampiran formulir
validasi yang disediakan KPP Pratama sehingga menyebabkan terjadinya
keterlambatan penerbitan bukti validasi oleh KPP Pratama, oleh karena itu Akta Jual
Beli yang terlebih dahulu di tandatangani oleh PPAT tanpa adanya bukti validasi
PPH Final mengakibatkan akta jual beli tersebut menjadi batal demi hukum,
dikarenakan adanya cacat hukum dalam akta jual beli tersebut sebagaimana diatur
bedasarkan 1869 KUHPdt. Akibat hukum yang timbul adalah berupa Sanksi yang
akan dikenakan kepada PPAT selaku pejabat yang berwenang apabila telah
menandatangani akta jual beli tetapi belum menerima bukti validasi dari KPP
Pratama yaitu sanksi yang dikaitkan ketentuan sanksi berdasarkan Kode Etik IPPAT.
Sanksi tersebut diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Agraria dan
Tata Ruang Nomor 112 Tahun 2017 tentang Kode Etik IPPAT.
Kata Kunci: Pembayaran Pajak Penghasilan Final, Pengalihan Hak Tanah dan
bangunan, PT.Citra Lestari Propertindo.

Dosen Pembimbing: Umar, Umar and Maryanto, Maryanto | nidn0617026801, nidn0629086301
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 23 Jan 2020 06:27
Last Modified: 23 Jan 2020 06:27
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15393

Actions (login required)

View Item View Item