Perjanjian hibah daerah di Kabupaten Demak dalam prosesnya memiliki tujuan untuk menunjang kesejahteraan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Penelitian perjanjian hibah daerah di Kabupaten Demak ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya persetujuan dan penyerahan hibah yang bermasalah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberian hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, hambatan pada pelaksanaan perjanjian tersebut, serta untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala pada pelaksanaan perjanjian hibah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan melakukan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian hibah yang dilakukan antara kedua pihak dilakukan secara mudah. Pemohon hibah hanya menyerahkan permohonan atau proposal dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemberi hibah. Hambatan yang terjadi adalah pemohon hibah dalam hal ini adalah badan, belum berbadan hukum Indonesia, tidak terdapat proposal dalam permohonan, isi dari proposal hibah dengan kenyataan di lapangan berbeda, dan pemerintah kurang mensosialisasikan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga masyarakat tidak memahami persyaratan dengan baik dan benar.

Kata kunci : Perjanjian Hibah, Badan Hukum, Kabupaten Demak