Ketentuan tentang Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada Pasal 16 ayat (1) huruf
(e) UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan segala
keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau
janji jabatan. Dalam mengahadapi persoalan hukum, Notaris membutuhkan suatu
organisasi yang dapat menampung aspirasi dan masalah-masalah yang
dihadapinya, sehingga tepat sekali kalau Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi
suatu organisasi yang mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan
pengawasan, bimbingan dan perlindungan hukum bagi notaris.
Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap
notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya,
untuk menganalisis kendala dan solusinya perlindungan hukum terhadap notaris
yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat
hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana
bekerjanya hukum dimasyarakat.
Hasil Penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa sebelum
notaris diseret keranah hukum pidana dengan kasus memberikan keterangan
palsu, penyidik harus tahu apa duduk perkara dari kasus tersebut. Karena ketidak
hati-hatian notaris bisa menjadikan notaris sebagai tersangka. Notaris dalam
menjalankan tugasnya hanya bersifat formil dan hanya mengkonstantir keinginan
para pihak yang kemudian dituangkan kedalam akta. Karena ada salah satu pihak
yang dirugikan dalam permasalahan tersebut dan notaris diminta oleh penyidik
untuk memperlihatkan akta tersebut dan ini menyangkut kepentingan umum serta
mendapatkan izin dari MKN, maka Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN
tentang merahasiakan jabatan dapat dikesampingkan karena terdapat kepentingankepentingan
yang lebih tinggi yang mengaharuskan notaris memberikan
keterangan sehingga noataris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan MKN
kepada Notaris yaitu jika akan melakukan penyidikan atau pemanggilan kepada
Notaris harus minta izin terelebih dahulu kepada MKN, harus berkoordinasi
dengan organisasi INI atau Notaris senior yang berkompeten.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka, Jabatan Notaris