Suseno, Argo (2019) Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah Sesuai Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "Cover.pdf") |
Text
Cover.pdf |
|
Text
Daftarisi.pdf |
|
Text
Abstrak.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
babI.pdf |
|
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar_pustaka.pdf |
|
Text
lampiran.pdf |
Abstract
Notaris dalam membuat alat bukti tertulis yang berupa akta otentik, yang
dilakukan sesuai kehendak dari para pihak / penghadap untuk dinyatakan dalam
akta yang dibuat oleh dan dihadapannya, agar tidak melanggar Undang-Undang,
sekaligus agar kehendak para pihak terlaksana secara baik dan benar. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan notaris dalam
pembuatan akta yang berkatan dengan pertanahan dalam konteks pendaftaran
tanah sesuai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta untuk
mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut
Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif, spesifikasi secara
deskriptif dengan menggunakan data sekunder, melalui kepustakaan, kemudian
dianalisa secara kualitatif.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewenangan notaris
dalam pembuatan akta yang berkatan dengan pertanahan dalam konteks
pendaftaran tanah sesuai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris.
dilakukan sesuai dengan syarat syarat proses pendaftaran tanah, adapun untuk
perusahaan swasta dapat memperolah hak atas tanah melalui proses pelepasan hak
atas tanah dari pemegang hak tanah kemudian hak atas tanah menjadi hapus dan
tanahnya kembali menjadi tanah negara, selanjutnya perusahaan swasta
berkewajiban mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah yang dilepaskan
tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia melalui Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten / kota setempat. Hambatan dalam pelaksanaan
kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkatan dengan pertanahan
dalam konteks pendaftaran tanah sesuai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan
Notaris. adanya keraguan masyarakat untuk melakukan pembuatan akta yang
berkaitan dengan pendaftaran tanah kepada notaris karena faktor biaya selain itu
masyarakat menyerahkan proses pendaftaran tanah kepada Camat. demikian
halnya dengan proses pelepasan hak tanah. Solusi atas hambatan pelaksanaan
kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkatan dengan pertanahan
dalam konteks pendaftaran tanah sesuai Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan
Notaris. dalam hal pelepasan hak tanah, perlunya kesepakatan dalam musyawarah
terlebih dahulu antara pihak pemegang hak tanah (pemilik Hak tanah) dengan
penerima pelepasan hak tanah yaitu perusahaan swasta disaksikan oleh perangkat
desa (camat) agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, selain itu perlunya
Notaris selalu meminta dibuatkan Surat Keterangan Tidak Sedang Sengketa (biasa
juga disebut SS) yang diterbitkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat
bersangkutan di mana tanah itu berada, surat ini isinya menerangkan bahwa di
atas tanah yang akan dijual tersebut tidak bersengketa dengan pihak manapun
juga.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Kewenangan, Notaris, Akta, Pertanahan
| Dosen Pembimbing: | Purnawan, Amin | nidn0606126501 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 22 Jan 2020 08:16 |
| Last Modified: | 22 Jan 2020 08:16 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15338 |
Actions (login required)
 |
View Item |
