Diketahui bahwa Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia masih belum
mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara
Indonesia. Ada tiga (3) Hukum kewarisan yang berlaku yaitu Hukum Islam,
Hukum Perdata (BW) dan Hukum Adat. Salah satu persoalan yang sering
menimbulkan problema dalam masyarakat yaitu waris anak luar nikah. Dimana
keberadaannya masih mendapat perlakuan yang tidak adil. Berdasarkan uraian
latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu diteliti mengenai: “Kedudukan
Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui 1.
Kedudukan waris anak di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam
dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 2. persamaan kedudukan waris anak di
luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek). 3. Perbedaan kedudukan waris anak di luar nikah dalam
perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Metode yang dipakai meliputi pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi
penelitian deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data meliputi studi
kepustakaan/studi dokumenter terhadap bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil
yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan anak luar nikah
menurut KHI hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu kandungnya dan
keluarga ibunya, sedangkan menurut KUHPerdata anak luar nikah atau anak tidak
sah, tidak mempunyai hak mewaris. Namun, dalam Pasal 272 KUHPerdata dapat
diketahui bahwa dalam hukum Perdata terdapat anak yang dapat dilakukan
pengakuan dan dapat disahkan yakni natuurlijk kind, dan juga terdapat anak-anak
yang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya yakni overspeleg kind dan
blodsceneg. Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan
antara anak luar kawin dan orangtua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 280 KUHPerdata. Persamaan kedudukan anak di luar nikah dalam
perspektif KHI maupun KUH Perdata adalah sama-sama tidak mempunyai hak
kewarisan dari ayahnya. Perbedaannya adalah menurut KUHPerdata hak
kewarisan anak di luar nikah dapat diberikan apabila ada pengakuan dari ayah
dan/atau ibunya dan yang bisa diakui dan disahkan terhadap anak di luar nikah
hanya anak alami (natuurlijk kind) saja. Sedangkan menurut KHI pengakuan anak
luar nikah oleh ayah biologisnya tidak serta merta memiliki hak waris. Yang dapat
diakui adalah anak yang lahir pada saat ayah dan ibu biologis telah melakukan pernikahan secara agama.

Kata Kunci: Hukum Waris, kedudukan waris, anak luar nikah.