Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut rab al-mal (investor)
mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan
usaha dagang. Di perbankan syariah, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi meliputi
tiga pihak, yaitu para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai shahib al-mal, bank sebagai
agent/arrenger yang berfungsi sebagai intermediary, dan pengusaha sebagai mudharib yang
membutuhkan dana. Perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kajian yuridis akad
mudharabah pada PT. Bank BTN Tbk. UUS Cabang Semarang dan apakah kendala pelaksanaan
akad mudharabah pada PT. Bank BTN Tbk. UUS Cabang Semarang dan bagaimana cara
mengatasinya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, sumber data
yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi
terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan dengan wawancara sebagai data
penunjang, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Akad mudharabah adalah akad
kerjasama yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah
(UUS) Cabang Semarang dengan nasabah PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha
Syariah (UUS) Cabang Semarang dimana PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha
Syariah (UUS) Cabang Semarang sebagai shahibul maal membiayai delapan puluh persen
kebutuhan dana kepada nasabahnya (mudharib). Pelaksanaan akad mudharabah di PT. Bank
Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang juga tidak sesuai
dengan teori hukum Islam dan teori kepastian hukum. Pelaksanaan akad mudharabah di PT.
Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang apabila
ditinjau dari teori hukum Islam tersebut tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan dalam akad
mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang
Semarang yang memberlakukan hukum Islam, tetapi masih ada unsur riba dalam
pelaksanaannya. Pada saat pembagian keuntungan apabila ditinjau dari asas keadilan, maka
dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan adil walaupun pembagian keuntungan sesuai
dengan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan akad mudharabah apabila ditinjau dari teori
kepastian hukum juga tidak sepenuhnya diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk.
Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang dimana pembiayaan yang seharusnya diberikan
seratus persen kepada nasabah tetapi hanya diberikan delapan puluh persen. Selain itu,
pembagian keuntungan juga tidak sepenuhnya sesuai dengan undang-undang maupun peraturan
mudharabah lainnya apabila ditinjau dari segi keadilan tidak dapat sepenuhnya dikatakan adil.
Kendala-kendala pada pelaksanaan akad mudharabah ada dua, yaitu kendala internal dan kendala
eksternal, salah satunya yaitu kurangnya informasi tentang mudharabah kepada masyarakat
sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang mudharabah dan solusinya yaitu memberikan
penyuluhan hukum tentang mudharabah kepada masyarakat.
Kata kunci: akad mudharabah, perbankan syariah