Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi dan Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sosiologis berarti bahwa di dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan mengetahui bagaimana ketentuan itu dilakukan. keterangan saksi mahkota Diana dan Edi Wibowo dalam perkara tindak pidana Narkotika yaitu keterangan sah sebagai alat bukti karena sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa disumpah sebelum memberikan keterangan. Sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti karena diucapkan dimuka persidangan. Keterangan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan terdakwa yang sesuai pasal 185 ayat (3) KUHAP. Tidak adanya hambatan yang berarti dalam perkara ini, Namun biasanya pada prakteknya untuk menjadikan terdakwa menjadi saksi mahkota ada 2 hambatan dalam persidangan yaitu terdakwa tidak mau untuk dijadikan sebagai saksi mahkota dalam perkara dimana ia juga sebagai terdakwa, karena takut perbuatan tindak pidana yang dilakukan akan terungkap dan penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi /kurang adilnya putusan hakim dan keterangan saksi mahkota bisa saja berisikan kebohongan karena untuk menutup-nutupi yang tujuannya untuk menyelamatkan terdakwa lain. Sarannya adalah perlu adanya regulasi yang mengatur tentang saksi mahkota. Dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang tentang hukum acara pidana tentang saksi mahkota dalam satu pasal tersendiri.

Kata Kunci : Keterangan Saksi, Saksi Mahkota, Peranan Saksi