Penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1) mengetahui dan menganalisa kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang 2) memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan illegal logging dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa :
1.Formulasi Tindak Pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang
-Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (law) reformasi. Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materialnya.
-Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal logging mengetahui pada saat ini.
-Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.
-Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Illegal Logging beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2004 keduanya tentang Kehutanan.
-Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”
- Tindak pidana illegal logging menurut Undang-¬undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dari adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.

Kata kunci : Tindak Pidana Illegal Logging, sanksi pidana