Penelitian dengan judul implementasi perjanjian kerja sama antara kemendagri, polri dan kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah sebagai sebuah gebrakan produk hukum dalam pemenuhan konsentrasi memperbaiki jalannya birokrasi di tubuh pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah, Untuk mengetahui dan menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber wawancara dan observasi lapangan kemudian data sekunder bersumber dari studi pustaka dan studi dokumen. Analisi data penelitian ini menggunakan data secara kualitatif. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan, dan teori pengawasan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah dengan melihat praktek APIP dan APH dalam melaksanakan perjanjian tersebut. (2)Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dimana APIP dan APH memiliki peran tersendiri dan menghadapi hambatan yang berbeda pula.(3) Untuk mengetahui dan menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut bahwa setiap ada hambatan dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum pasti ada solusi untuk melancarkan pelaksanaannya dan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam penerapan sebuah hukum.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Tindak Pidana Korupsi, Pemerintahan Daerah.