Untuk mengatur ketertiban dan kenyaman di lingkungan kabupaten Wonosobo Pemerinta dan DPRD Kabupaten Wonosobo membuat Perturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo. Hal ni terkait dengan maraknya tempat usaha karaoke yang ada di Wonosobo Namun setelah di sahkan peraturan tersebut menuai banyak konflik di masyarkat. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membuat Analisis Yuridis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah,
Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 96 "Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis yang dimaksud dapat dilakukan melalui dengar pendapat publik, kunjungan kerja, sosialisasi dan / atau, seminar, lokakarya dan / atau diskusi.
Dalam pembentukan Perturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosob. Partisipasi publik belum maksimal. Kendala yang di hadapi adalah kurangnya animo masyarakat dalam berpartisipasi, pemerintahdi nilai kurang menampung aspirasi warga seharusnya hal itu bisa diatasi dengan, memberikan pengertian tentang pentingnya partisipasi publik, menampung semua aspirasi dari masyarakat
Kata kunci :Partisipasi Publik, Peraturan Daerah, Hiburan