Bahri, Zulfikar Hanafi (2019) Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pengawasan Merger Perusahaan Yang Menimbulkan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (171kB) | Download (171kB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (169kB) | Download (169kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (496kB) | Download (496kB)
	Text babI.pdf Baca Disini (298kB) | Download (298kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (448kB) | Download (448kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (485kB) | Download (485kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (172kB) | Download (172kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (248kB) | Download (248kB)

Abstract

Tesis ini mengambil latar belakang persaingan usaha dalam dunia bisnis yang
menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk
mengawasi persaingan antar pelaku usaha dalam dunia bisnis Pemeritah Indonesia
mengeluarkan aturan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk dapat
terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia bisnis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPPU dalam
pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan mengetahui
hal-hal yang memicu terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat dalam merger perusahaan. serta mengetahui kendala apa yang dihadapi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian hukum yang diawali dengan premis normatif, dengan meneliti data
sekunder, data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan
yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk
melengkapi, mendukung, dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan
dengan fokus penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, pertama, dalam
melaksanakan kewenangan pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan
kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan
maupun atas inisiatif KPPU, dalam menentukan adanya praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, KPPU melakukan analisis terhadap hambatan masuk
pasar (Entry Barrier). Kedua, Pelaku usaha yang menjalankan badan usaha hasil
merger dilarang melakukan penyalahgunaan posisi dominan, termasuk jabatan
rangkap, pemilikan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan
Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga memicu praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, secara imternal KPPU mengalami
hambatan dalam bidang sumber daya manusia yang masih minim baik dari segi
jumlah maupun keahlian di bidangnya, sedangkan hambatan KPPU secara
eksternal adalah dari segi penyelidikan terhadap terlapor atau saksi-saksi sering
terkendala karena tidak ada hak pemanggilan secara paksa pada bersangkutan bila
tidak koperatif serta budaya persaingan sehat masih rendah.
Kata Kunci : Kewenangan, KPPU, Monopoli, Merger.

Dosen Pembimbing:	Witasari, Aryani and Maryanto, Maryanto | nidn0615106602, nidn0629086301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2020 07:33
Last Modified:	22 Jan 2020 07:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15266

Actions (login required)

View Item