Pramono, Bayu Enggar (2019) Analisis Yuridis Tentang Akibat Hukum Pernikahan Kedua Yang Terhalang Ijin Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 67/Pid.B/2018/PN.Kds). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Baca Disini (933kB) | Download (933kB)
	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (73kB) | Download (73kB)
	Text Abstrak.pdf Baca Disini (84kB) | Download (84kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (227kB) | Download (227kB)
	Text babI.pdf Baca Disini (273kB) | Download (273kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (201kB) | Download (201kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (181kB) | Download (181kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (80kB) | Download (80kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (109kB) | Download (109kB)

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui
akibat hukum terhadap tindak pidana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
tindak pidana, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana melakukan pernikahan kedua yang terhalang ijin
istri yang sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan
Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Menurut
tarafnya, penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis.
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan
sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif. Kemudian teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori
keadilan, teori perlindungan hukum dan teori kemaslahatan.
Hasil penelitian ini yaitu Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana
Melakukan Pernikahan Kedua Yang Dilakukan Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Faktorfaktor
yang Mempengaruhi Tindak Pidana Melakukan Pernikahan Kedua
Pertama, tidak diberikan ijin dari istri pertama, Kedua, konflik yang terjadi
didalam keluarga, Ketiga, masih adanya masyarakat yang melakukan nikah.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Melakukan Pernikahan Kedua telah sesuai yakni dengan
terpenuhinya semua unsur dakwaan yakni dakwaan tunggal Pasal 279 Ayat 1 Ke 1
KUHP.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perkawinan, Pertimbangan Hakim.

Dosen Pembimbing:	Khisni, Akhmad and Chalim, Munsharif Abdul | nidn0604085701, nidn0013095501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jan 2020 06:24
Last Modified:	21 Jan 2020 06:24
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15197

Actions (login required)

View Item