ABSTRAK

Tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut prinsip-prinsip negara hukum yang umum berlaku. Sebagai sebuah negara hukum, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia disusun secara hierarki.
Saat ini hierarki yang ada masih belum mampu untuk mengakomodir semua jenis peraturan perundang-undangan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran implementasi. Untuk itu dalam tesis ini akan difokuskan pada permasalahan : 1) Apakah tujuan perlu adanya hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia?, 2) Bagaimanakah cara menentukan hierarki peraturan perundang-undangan?, 3) Bagaimanakah kedudukan peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang- undangan khususnya Peraturan Bupati ?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder (secondary data) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis menggunanakan pendekatan analisis kualitatif.
Dengan melihat hieraki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka secara jelas kedudukan Peraturan Bupati berada di luar hierarki peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun demikian oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, secara inplisit/tidak langsung mengatur kedudukan Peraturan Bupati satu tingkat dibawah Peraturan Daerah, hal ini dapat diketahui dengan melihat muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Bupati tersebut yaitu untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Pada praktik pemerintahan, menunjukan bahwa Peraturan Bupati disusun, ditetapkan tidak hanya untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, namun juga ditetapkan, disusun atas dasar dasar diskresi (frei ermessen). Sehingga Peraturan Bupati dapat menampakkan diri sebagai peraturan delegasi dan juga menampakkan diri dalam bentuk peraturan kebijakan. Hal yang demikian menimbulkan problematika kedudukan Peraturan Bupati secara sumir, hal ini dikarenakan materi muatan yang harusnya diatur dalam peraturan daerah, kemudian diatur dalam Peraturan Bupati. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Kedudukan, Peraturan Bupati, Hierarki Peraturan Perundang- undangan.