Suryaningtyas, Agustina (2018) PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR BERDASARKAN KUH-PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of Cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "Cover.pdf") |
Text
Cover.pdf |
|
Text
Daftarisi.pdf |
|
Text
Abstrak.pdf |
|
Text
Pernyataan publikasi.pdf |
|
Text
babI.pdf |
|
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar_pustaka.pdf |
Abstract
Bagi mereka yang tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum seperti anak di bawah umur dan orang yang berada dalam pengampuan, dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan harus diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yaitu bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya.
Tugas sebagai wali atau pengampu sangat luas dan beresiko karena terkait dengan masalah harta kekayaan, sehingga diperlukan peran suatu lembaga atau instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan perwalian dan pengampuan.
Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia. terutama di bidang personal right bagi orang yang karena Keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas masih sangat diperlukan, dan tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan bagi semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian Balai Harta Peningalan dapat berperan bagi kepentingan nasional memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah perwalian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.
Balai Harta Peninggalan mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan Tugasnya memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak yang masih di bawah umur, yaitu: sebagian Peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan berasal dari peninggalan Belanda, kurangnya Sosialisasi keberadaan Balai Harta Peninggalan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak lagi mengirimkan laporan kematian warga kepada Balai Harta Peninggalan, Tidak semua Pengadilan Negeri mengirimkan salinan Penetapan dalam hal pengangkatan wali sebagai akibat putusnya perkawinan dan menunjuk Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas.
Untuk mengatasi kendala-kendala telah dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pembaharuan hukum terhadap peraturan Balai Harta Peninggalan, melaksanakan Sosialisasi mengenai Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, melakukan koordinasi Dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM agar dapat melaksanakan MoU dengan Mahkamah Agung terkait dengan Penetapan.
Kata Kunci : Balai Harta Peninggalan, Anak di Bawah Umur, Perwalian.
| Dosen Pembimbing: | Widayati, Widayati and Kusriyah, Sri | nidn0620066801, nidn0615076202 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Nov 2019 07:17 |
| Last Modified: | 19 Nov 2019 07:17 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13530 |
Actions (login required)
 |
View Item |
