Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di clunia. Seuala aktifitas manusia balk politik, sosial clan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Polisi sebagai lembaga penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengendalikan masalah-masalah yang terjadi sehingga hares bertindak menurut penilaiannya sendiri, sesuai dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002. Beranjak dari permasalahan diatas penulis mengangkat masalah ini dalam penulisan hukum yang berujudul tinjauan diskresi polisi dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana diskresi
Polisi diterapkan dalam pelaksanaan tugas penyidik Polisi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan Polisi
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi yang terdiri dari data primer dan data sekunder. penelitian yang digunakan untuk menyelicliki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan diskresi polisi dalam pelaksanaan tugas penyidik polisi dilakukan penyidik terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang dianggap tidak meresahkan, tidak berclampak negatif selanjutnya, karena dianggap terbatas dalam lingkup para pihak saja, seperti perkara-perkara ringan Faktor-faktor yang mendorong diskresi dalam penyidikan polisi antara lain yaitu faktor internal meliputi fasilitas yang memadai , instruksi atasan, substansi Berta faktor eksternal meliputi masyarakat clan budaya.

Kata kunci : diskresi,polisi, penyidikan.