Di dunia banyak jenis ragam hewan yang menjadi kebanggaan tiap wilayah di seluruh dunia. Masyarakatpun menyadari pentingnya menjaga kelestarian satwa yang ada di bumi. Sayangnya tidak semua masyarakat peduli dengan keberlangsungan hidup satwa di dunia. Masih banyak pula yang melakukan pemburuan liar, menjual belikan satwa dilindungi, serta mengkonsumsi hewan yang tidak selayaknya menjadi bahan makanan. Meihat banyaknya kasus perdagangan satwa liar yang ilegal maka penulis tertarik untuk mengambil judul Penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia.
Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas beberapa masalah, yang pertama tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum perdangan ilegal satwa liar non-endemik di Indonesia berdasarkan Convention On International Trade in Endangered Species. Yang kedua, bagaimana model ideal penegakan hukum perdagangan satwa liar non-endemik di Indonesia berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species.
Bentuk perlindungan hukum terhadap perdaganga ilegal satwa liar non-endemik dilindungi di Indonesia. Menurut undang – undang nomor 5 tahun 1990 perdagangan satwa liar merupakan hal kriminal dan pelakunya dapat dihukum di penjara. Departemen kehutanan telah merancang sebuah program yang disebut dengan nama strategi dan rencana aksi konservasi orang utan Indonesia 2007 – 2011. Program ini diharapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orang utan di Indonesia. Rencana konservasi ini meliputi konservasi insitu dan konservasi exsitu. Model ideal perlindungan hukum perdaganga ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan undang-undang belum efektif dalam menanggulangi perdagangan satwa liar yang dilindungi. Sehingga perlu adanya peran masyarakat dan LSM yang penting untuk menanggulangi perdagangan satwa liar ini.

Kata kunci : Penegakan hukum, Perlindungan, Satwa liar