Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya jika penggunanya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan melarang penggunaan atau peredaran Narkotika tanpa izin.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di Polres Semarang dan untuk mengetahui tentang kendala-kendala yang dihadapi dan solusi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, perundang-undangan dan wawancara.Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada di Polres Semarang. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Semarang diawali dengan adannya laporan dari seseorangtelah terjadinya tindak pidana narkotika. Tindakan penyidik diawali dengan melakukan pemanggilan saksi, pengankapan, penahanan, penggeledahan,penyitaan barang bukti, meminta keterangan saksi dan tersangka serta mengumpulkan barang bukti, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, apabila sudah dinyatakan lengkap atau P.21 penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dalam hal penyidikan terdapat kendala-kendala antara lain personil, masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika, kurangnya partisipasi masyarakat akan suatu tindak pidana narkotika, dan sarana prasarana.Dalam hal mengatasi kendala-kendala Polres Semarang telah mengupayakan melakukan pelatihan penyidikan, melakukan sosialisasi narkotika, melakukan pengusulan untuk biaya sarana dan prasarana.

Kata Kunci :Penyidikan, tindak pidana, Narkotika