Pelayanan kesehatan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat diperoleh masyarakat di Puskesmas. Puskesmas mengupayakan pelayanan ke-sehatan kepada masyarakat dengan biaya yang ringan. Kehadiran BPJS lebih me-mudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi peserta BPJS agar men-dapatkan pelayanan kesehatan yang optimal di semua fasilitas kesehatan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pasien pengguna kartu BPJS kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, hambatan di dalam perlindungan hukum bagi pasien pengguna kartu BPJS kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan upaya penyelesaian-nya di Puskesmas Kalibening Banjarnegara. Dalam menjawab permasalahan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) perlindungan hukum bagi pasien pengguna kartu BPJS kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalibening Banjarnegara sudah memadai karena merupakan bagian dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dipercaya oleh BPJS untuk mem-berikan pelayanan yang profesional dan bermutu, meliputi : (a) perlindungan hukum preventif, yakni memberikan pelayanan menggunakan standart operasional dan jaminan mutu pelayanan, (b) perlindungan hukum represif, yakni memberikan ganti kerugian apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai serta menyelesaikan permasalahan antara pasien dan Puskesmas melalui mediasi; (c) recredensialing FKTP dan BPJS Kesehatan setiap tahun melalui MOU kerjasama di Puskesmas dan BPJS Kesehatan; (2) Hambatan di dalam perlindungan hukum bagi pasien pengguna kartu BPJS kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalibening Banjarnegara, dikarenakan rendahnya pengetahuan masya-rakat tentang sistem pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga sering memunculkan masalah-masalah mis-persepsi dan mis-komunikasi, sehingga perlu terus-menerus dilakukan langkah-langkah persuasif berupa pembinaan, penyuluhan dan sosiali-sasi kepada seluruh peserta BPJS di Puskesmas.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, BPJS, dan Pelayanan Kesehatan