Pembangunan jalur ganda lintas Utara Jawa merupakan program pemerintah yang menjadi pilihan tepat bagi PT. KAI guna meminimalisir kasus kecelakaan kereta api yang sering terjadi. Pembangunan tersebut membutuhkan tanah yang tidak sedikit, yakni pembebasan dan penertiban lahan milik PT. KAI dan lahan milik masyarakat (hak milik masyarakat) yang terkena proyek pembangungan jalur ganda. Dalam pelaksanaanya mengalami beberapa hambatan, karena ada beberapa warga yang menempati tanah aset milik PT. KAI Daop 4 Semarang dan menolak untuk digusur karena mereka mempunyai sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. Jika isu konflik tersebut dibiarkan akan merusak citra perusahaan dan berkembang menjadi krisis.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan manajemen isu konflik dan program –program yang dilakukan oleh Humas PT. KAI Daop 4 Semarang yang mengacu pada model Chase, Jones and Crane dengan melakukan identifikasi isu , analisis isu, pilihan strategi perubahan isu, pemograman aksi isu hingga evaluasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga informan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma kontruktivis. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Excellence dan Teori Spiral Of Silence.
Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa Humas bukan lagi sekedar sebagai alat pesuasif untuk menyebarluaskan informasi saja tetapi Humas mempunyai peran yang sangat penting dalam mengambil suatu keputusan di dalam perusahaan. PT. KAI Daop 4 Semarang berkomunikasi dengan publik secara dua arah menggunakan model two- way asymmetric dan symmectric. Strategi yang sudah dilakukan Humas PT. KAI Daop 4 Semarang melalui sosialisasi antara perusahaan dengan warga dalam penelitian ini menunjukan hasil yang positif. Masyarakat memahami pentingnya program Nasional pembangunan jalur ganda dan menyadari perlunya menyerahkan tanah untuk pembangunan jalur ganda. Kemudian proses penyelesaian pasca penertiban terhadap lahan dan bangunan yang memiliki sertifikat hak milik juga tetap dilakukan dengan mengikuti aturan hukum.
Kata Kunci : Manajemen isu, Public Relations, Penertiban lahan, Jalur ganda.