Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pekerja/buruh yang ada di Indonesia yang bekerja melalui sistem outsourcing jika kita lihat dari segi peraturan yang sudah tersedia didalam UU No.13 Tahun 2003 maka banyak perusahaan-perushaan yang bertentangan dengan isi dari peraturan-peraturan tersebut. Nyatanya sekarang banyak yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi, inilah kasus yang terjadi didalam praktik outsourcing di Indonesia, sehingga legalisasi outsourcing yang terdapat di dalam UU No.13 Tahun 2003 menuai kotroversi. Bagi yang setuju menganggap outsourcing bermanfaat dalam pengenmbangan usaha dan akan membuka lapangan kerja baru. Tetapi, bagi yang menolak akan menganggap praktik outsourcing ini merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi para pekerja/buruh di Indonesia.
Oleh karena itu, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang diantaranya; apa saja dasar hukum yang mengeatur mengenai outsourcing,apa saja permasalahan-permasalahan outsourcing yang muncul di Indonesia, dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul didalam praktik outsourcing. Yang dimana bertujuan untuk menganalisis terhadap praktik outsourcing di Indonesia.
Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridi normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer, Data Sekunder yang dan Data Tersier dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.
Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi masalaha-masalah yang muncul dikarenakan telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, oleh karena itu sebaiknya pemerintah harus melakukan pengawasan dan menetapkan standar regulasi di tingkat pusat dan daerah.

Kata Kunci : Outsourcing, Ketenagakerjaan