Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi penjara, Pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain mendapatkan pembebasan bersyarat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kendal.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data disajikan secara sistematis serta dianalisis dengan metode kuantitatif sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis.. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui Tinjau Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kendal dianggap telah berhasil, karena dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kendal dari tahun 2013-2017 antara yang diusulkan dengan yang terealisasikan mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terealisasi terus meningkat tiap tahunnya. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kendal antara lain proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama, pihak penjamin bukan dari pihak keluarga, masih memiliki perkara lain diluar, narapidana melanggar hukum disiplin Lembaga Pemasyarakatan, terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana.

Kata Kunci: Narapina Pembebasan Bersyarat Tinjauan Hukum