Khairi, Musthafa (2018) FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Baca Disini (185kB) | Preview Download (185kB)
Preview	Text babI.pdf Baca Disini (333kB) | Preview Download (333kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (427kB) | Preview Download (427kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (737kB) | Preview Download (737kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (186kB) | Preview Download (186kB)
Preview	Text Cover.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (477kB) | Preview Download (477kB)
Preview	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (192kB) | Preview Download (192kB)
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Baca Disini (398kB) | Preview Download (398kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi dan perana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batursari, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batursari, Kepala Desa Batursari, anggota Perangkat Desa serta beberapa masyarakat desa yang juga ikut terlibat. Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batursari yaitu kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap fungsinya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi dalam pembuatan regulasi juga belum terlaksana dan terealisasi, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa juga belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasannya belum berperan dengan baik karena belum mampu memperbaiki kinerja pemerintah desa yang belum transparan serta belum maksimal dalam menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksanaan Pemerintahan

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 01:43
Last Modified:	30 Apr 2019 01:43
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12264

Actions (login required)

View Item