Kartejo, Agus (2018) PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Baca Disini (14kB) | Preview Download (14kB)
Preview	Text babI.pdf Baca Disini (540kB) | Preview Download (540kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (515kB) | Preview Download (515kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (317kB) | Preview Download (317kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (24kB) | Preview Download (24kB)
Preview	Text Cover.pdf Baca Disini (812kB) | Preview Download (812kB)
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Baca Disini (199kB) | Preview Download (199kB)
Preview	Text Daftarisi.pdf Baca Disini (14kB) | Preview Download (14kB)
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Baca Disini (154kB) | Preview Download (154kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi (studi Di Kejaksaan Negeri Demak) di latar belakangi oleh banyaknya praktek Tindak Pidana Korupsi yang dapat merusak struktur pemerintahan dan penghambat jalannya pembangunan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga mengetahui hambatan dan solusi apa saja yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali dan melakukan penelitian lapangan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Demak adalah melakukan Penuntutan sesuai dengan amanat UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No 20 Tahun 2001 tentang UU no 31 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Hambatan dan solusi solusinya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk lebih mendapat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih serius dan bersifat jujur dalam mejalankan tugasnya agar dapat menimbulkan efek jera yang maksimal. Selain itu upaya preventif juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran moral pada pejabat aparatur negara dan penegak hukum terutama kejasaan.
Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Menberantas Korupsi

Dosen Pembimbing:	UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 01:42
Last Modified:	30 Apr 2019 01:42
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12259

Actions (login required)

View Item