Sodik, Anwar (2018) Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan hutan berbasis nilai keadilan. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
Preview |
Text
Abstrak.pdf |
Preview |
Text
babI.pdf |
![]() |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only |
Preview |
Text
babVI.pdf |
Preview |
Text
Cover.pdf |
Preview |
Text
daftar_pustaka.pdf |
Preview |
Text
Daftarisi.pdf |
Preview |
Text
lampiran.pdf |
Preview |
Text
lampiran.pdf |
Abstract
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan Undang-Undang yang dalam menerapkan kebijakan hukumnya berdasarkan pidana yang dilanggarnya. Dalam hal ini tindak pidana perusakan hutan berupa penebangan liar, kebakaran
hutan, pembalakan liar atau Illegal Logging sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang sitaan yang kemudian diserahkan kepada pihak perhutani untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan di pengadilan, atau dapat pula berupa penjara yang menjadikan pelaku tindak pidana perusakan hutan merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian
disertasi ini adalah (1) Bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat inidan kelemahan-kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan? (2) Mengapa kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan belum berbasis nilai keadilan? (3) Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan
yang berbasis nilai keadilan?. Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini adalah berupaya untuk
mendeskripsikan dan menganalisis tentang rekontruksi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berbasis nilai keadilan. Diskreptif analitis ini adalah menggambarkan sesuatu keadaan hukum seperti apa adanya dengan paradigma kritis atau kritik (critical theory), kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif. Pendekatan penelitian menggunakan social research dipilih untuk melihat efektifitas hukum dalam
mensejahterakan masyarakat khususnya pada nilai-nilai keadilan. Hukum tidak hanya dilihat dari segi efektifitasnya saja tetapi dikaitkan dengan faktor-faktor non hukum seperti lembaga terkait dengan masalah keadilan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) kebijakan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik vonis penjara maupun sanksi/denda serta efek jera bagi si pelaku. Adapun
kelemahan penegakan hutan perusakan hutan adalah objek penegakan hukum sulit ditembus, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, masalah pembuktian, ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, rumusan sanksi pidana, subjek atau
pelaku tindak pidana, proses penyitaan, ganti kerugian ekologis dan proses peradilan. (2) Kebijakan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan belum berkeadilan karena adanya tantangan-tantangan, yaitu tantangan struktural, tantangan formal, tantangan subtansial, tantangan kultural dan tantangan multi dimensional, dan (3) Rekonstruksi dari kebijakan hukum pencegahan pemberantasan perusakan hutan dibuat untuk menciptakan suatu perdamaian dan menjamin kesejahteran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan Pancasila sila ke-5.
Kata kunci : Kebijakan Hukum, Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan,Keadilan.
Dosen Pembimbing: | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
---|---|
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Apr 2019 01:41 |
Last Modified: | 30 Apr 2019 01:41 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12248 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |