Perjudian merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat yang sulit diatasi. Pelaku perjudian tersebut berasal dari berbagai golongan masyarakat yang tidak memandang umur dan status sosial. Perjudian adalah salah satu tindak pidana yang sulit di atasi maupun di cegah, karena perkembangan perjudian sekarang semakin gencar dan para pelaku perjudian semakin cerdik dalam melakukan perjudian secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Penulisan hukum ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan kriminologis terhadaptindak pidana perjudiandi wilayah hukum Kabupaten Demak serta upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskripstif analistis. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden.
Kejahatan Perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Demak mengalami pasang surut. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya penagnggulangan kejahatan perjudian di wilayah tersebut. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum karena telah melanggar norma hukum, norma agama dan norma sosial.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi para pelaku perjudian untuk melakukan tindak pidana perjudian adalah faktor kebiasaan, faktor lemahnya pemahaman tentang agama, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan hukum. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak dilakukan dengan tindakan preventif yang berupa pencegahan sebelum kejahatan terjadi dan tindakan represif yang berupa tindakan proses hukum pemberian sanksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian. Selain itu Kejaksaan dan Pengadilan juga berperan dalam tindakan represif ini. Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak Kepolisian dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut guna tercapainya penegakan hukum yang baik.
Kata Kunci:Kriminologi, Tindak Pidana, Perjudian