Dalam praktiknya, korupsi yang telahsedemikian rupa tertata dengan rapi modus kejahatan dan kualitasnya,menjadikan korupsi ini sulitdiungkap. Menyadari kompleksnya permasalahankorupsi, makapemberantasannya harus dengan cara yang luar biasa melaluikeseimbanganlangkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensiyang ada dalammasyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal ini aturan yang kuat untuk diterapkan dalam memberantas korupsi.Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam implementasi Undang-undang korupsi sebagai penegakan hukum pidana.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empirisdengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dalam melakukan observasi dengan kenyataan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif berdasarkan pengamatan suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi, Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentangimplementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana yang mana apakah penerapan tersebut sudah maksimal dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesa (2) Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam implementasi Undang-undang korupsi sebagai penegakan hukum pidana yang mana dalam hal ini setiap proses pelaksanaan penegakan hukum pasti akan menemui sebuah hambatan yang dihadapi para penegak hukum terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan setiap hambatan yang ada pada pelaksanaan penegakan hukum akan selalu ada solusi dimana solusi tersebut untuk memberikan perubahan yang lebih baik untuk jalannya hukum di Indonesia terhadap sebuah tindak pidana korupsi.
Kata Kunci:Undang-Undang, Korupsi, Penegakan Hukum Pidana